KONGRES PANCASILA VII

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila:Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)

(Yogyakarta, 31 Mei - 1 Juni 2015)


 

Latar Belakang

Selama beberapa puluh tahun terakhir masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, bahkan kepeduliannya tampak surut. Kenyataan itu antara dapat dilihat, bahwa sejak masih ada GBHN 1999 - 2004, telah diamanatkan arah kebijakan pengembangan daerah perbatasan yaitu: "meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah". Demikian pula dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 - 2004 dinyatakan: "program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain". Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.

Dinyatakan pula bahwa sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholders kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat parsial.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt). Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan Sulawesi Utara misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

Beberapa masalah yang terus aktual dan penting segera mendapatkan perhatian, antara lain:(1) Sarana dan prasarana masih minim; (2) Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera; (3)Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan; (4)Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; (5)Adanya aktivitas pelintas batas tradisional; (6)Adanya konflik-konflik tanah adat/ulayat masyarakat; (7) Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh; (8)Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana; (9)Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum; (10)Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan; (11) Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional; (12) Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan; dll.

Dalam perspektif ideologi Pancasila, berbagai masalah di atas, perlu dicari solusi pemecahannya secara mendasar. Terkait dengan hal demikian, dalam poin 6 (enam) Rekomendasi Kongres Pancasila VI tahun 2014 di Universitas Pattimura, Ambon,direkomendasikan agar ada terobosan dari pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik. Pada poin 7 (tujuh), direkomendasikan kepada pemerintah baru hasil pemilu 2014, agar segera melakukan deregulasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ditengarai cacat ideologis. Rekomendasi ini tentu sangat berkaitan dan mencakup dengan tema penyelenggaraan Kongres Pancasila VII yakni "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)". Tema ini diharapkan lebih menegaskan bahwa Pancasila adalah kebenaran yang hidup dan kehadirannya ada bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di kawasan perbatasan. Dengan mengambil tema tersebut, diharapkan ke depan mampu dirancang kebijakan-kebijakanmenyeluruh dan holistik, konsisten terhadap Pancasila,yang mencakup: peraturan, kelembagaan, sistem pemerintahan, dan segala hal yang bertautan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Seluruhnya, tak lain sebagai upaya mewujudkan kedaulatan bangsa.Lebih lagi untuk wilayah perbatasan, harus ada paradigma baru, yakni dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking yakni dengan meneropong jauh ke luar agar jangkauan pandangan dan perspektif menjadi lebih luas, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas kedaulatan bangsa dan sebagai halaman depan NKRI. Kongres Pancasila VII tahun 2015 di Yogyakarta merupakan kelanjutan dari kongres-kongres Pancasila sebelumnya. Masing-masing kongres memiliki titik perhatian yang berbeda, namun berkesinambungan. Kongres Pancasila I di UGM Yogyakarta Tahun 2009 dan Kongres Pancasila ke II di Universitas Udayana, Denpasar Tahun 2010 secara mendasar lebih mengarah pada penguatan wacana dan perumusan bersama masalah berbangsa dan bernegara secara lebih jernih. Kongres Pancasila III di Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2011, mengarah pada penggalian dan pencarian model-model pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan pelembagaannya yang berjangkar pada pengalaman empiris berbagai pemangku kepentingan. Kongres Pancasila IV di UGM, Yogyakarta, menekankan pada dimensi institusionalisasi nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, Kongres Pancasila V Tahun 2013 menitik beratkan pada strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang, dan terakhir Kongres Pancasila VI di Universitas Pattimura, Ambon, Tahun 2014, menitik beratkan pada penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkokoh kedaulatan bangsa.

Agar tema besar "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)"tersebut dapat dibahas secara mendalam, maka dalam rangka menguatkan pembahasannya, temadijabarkan menjadi tiga subtema, yakni:
1. Kedaulatan Politik: Penguatan Ideologi Pancasila di Kawasan 3T (mencakup pembahasan dari perspektif: Filsafat, Hukum, Politik, dan Sosial-Budaya).
2. Kedaulatan Ekonomi: Penguatan Kebijakan PengelolaanKawasan 3T (mencakup pembahasan dari perspektif: Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kebijakan Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur, Kebijakan Pengelolaan Ekonomi).
3. Kepribadian dalam Kebudayaan dan Pendidikan: Penguatan Kedaulatan Bangsa di Kawasan 3T (mencakup pembahasan dari perspektif: Ke-Indonesiaan, Ketahanan Nasional, Ipteks, Politik Luar Negeri)

Diinsyafi bahwa Kongres Pancasila VII ini selain wajib memperhatikan keberlanjutan tema-tema kongres sebelumnya, wajib pula memperhatikan realitas empiris bahwa ternyata tidak semua peserta kongres telah mengikuti perjalanan kongres sejak awal, sehingga pembahasan dan diskusi sering stagnan pada masalah-masalah yang bersifat normatif.Agar stagnasi tersebut dapat didinamisir, maka Kongres Pancasila VII ini didesign sebagai upaya bersama dalam menjawab tantangan lokal, nasional, regional, dan kawasan perbatasan berdasar nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, melalui kongres ini terbuka kesempatan untuk menyoroti persoalan dinamika pengelolaan kawasan 3Tsecara luas, misal, terkait dengan kedaulatan negara.Pembahasan atas masalah-masalah tersebut akan ditampung pada Diskusi Panel, sementara berbagai fakta empiris sebagai cermin kepahaman publik terhadap kawasan perbatasan dan Pancasila akan diakomodasi dalam call for papers atau poster yang dipersentasikan di Sidang Komisi.

Semangat yang menuntun seluruh pembicaraan dalam Kongres Pancasila VII adalah nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: ...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..., selanjutnya secara deduktif digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam membahas persoalan-persoalan pengelolaan kawasan perbatasan dalam rangka membangun kedaulatan bangsa. Dengan metode demikian diharapkan berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di kawasan 3T, dapat dibahas secara utuh dan menyeluruh dalam kongres ini.

Untuk menyemarakan Kongres Pancasila VII, direncanakan adanya Bulan Pancasila di UGM dan di Yogyakarta, yang berisi: Aubade Pancasila 5000 dan Kursus Pancasila. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diikuti berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat SD sampai mahasiswa, guru atauDosen, pegiat dan pemerhati Pancasila.  

Nama Kegiatan

KONGRES PANCASILA VII dengan tema "Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila"

 

Tujuan

  1. Memberikan wawasan dan tawaran solusi mengenai problem-problem pengelolaan kawasan perbatasan dalam perspektif Pancasila.
  2. Memberikan tawaran solusi mengenai upaya membangun kedaulatan bangsa di kawasan perbatasan RI.
  3. Menguatkan jejaring masyarakat Pancasila dan masyarakat peduli kawasan perbatasan sebagai upaya untuk membangun kedaulatan bangsa di kawasan perbatasan RI.

 

Capaian (Output)

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Deklarasi

 

Outcome

Terwujudnya kebijakan-kebijakan sebagai solusi konkrit terhadap masalah-masalah pengelolaan kawasan perbatasan agar segera terwujud kedaulatan bangsa.

 

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu Minggu, 31 Mei, dan Senin, 1 Juni 2015

 

Peserta

Kongres diharapkan diikuti sebanyak 1000 (seribu) orang yang terdiri dari akademisi, praktisi, guru, dosen, perwakilan instansi-instansi pemerintah, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari seluruh Indonesia, utamanya insan-insan peduli kawasan perbatasan RI.

   

Susunan Acara

Susunan Acara Kongres Pancasila VII

Pendaftaran Peserta Kongres Pancasila VII

Untuk peserta yang mengikuti Kongres Pancasila VII maupun Kursus Pancasila bisa unduh formulir pendaftaran dibawah ini

Pendaftaran Kongres Pancasila VII

Pendaftaran Kursus Pancasila

Susunan Acara Kongres Pancasila VII

Susunan Acara Kongres Pancasila VII

Peserta Call for Papers

Daftar Peserta Call for Papers berdasarkan Subtema

Daftar Peserta Call for Papers

Pengumuman Call for Papers Abstrak Kongres Pancasila VII

Berdasarkan hasil rapat tim penilai, berikut ini daftar peserta call for papers yang dinyatakan lolos dan diberi kesempatan untuk presentasi.

Panitia tidak menanggung biaya akomodasi dan transportasi Kongres pancasila VII

Bagi Bapak/Ibu/saudara yang membutuhkan surat keterangan lolos abstrak dan pemakalah call for papers, untuk ditujukan kepada pimpinan/institusi bapak/ibu/saudara mohon mengirim ke email psp.ugm@gmail.com

Download Pengumuman Abstrak

Ketentuan Penulisan Full Papers

Informasi Call for Papers

  • Pengiriman Abstrak menggunakan Formulir Online sudah DITUTUP
  • Penerimaan Abstrak:
    2 Januari 2015 - 28 Februari 2015 diperpanjang sampai tgl 14 Maret 2015
  • Pengumuman hasil seleksi Abstrak:
    23 Maret 2015
  • Pengiriman Full Papers:
    23 Maret 2015 - 23 April 2015
    (Full Papers dikirim ke psp.ugm@gmail.com dengan Subject: Nomor Abstrak - Judul Full Papers)
  • Presentasi Papers:
    31 Mei 2015

Sekretariat

Universitas Mulawarman
Rektorat Kampus Gunung Kelua
Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Kontak:
Dr. Edi Rachmad, M.Pd (Kepala PSP Univ. Mulawarman) Telp. +62811584412
Dr. Hamdi Mayulu, M.Si Telp. +6281390851088

Pusat Studi Pancasila UGM:
Jl. Podocarpus II, D-22 Bulaksumur 55281 Yogyakarta
Phone/Fax: (0274) 553149

Prosiding Kongres Pancasila

Kongres Pancasila VI

Kongres Pancasila V

Prosiding lainnya

Video Kongres Tahun Lalu

Kongres Pancasila VI

Kongres Pancasila V

Kongres Pancasila IV

Kongres Pancasila I